UU Nomer 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
November 29, 2016
UU Nomer 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah merupakan produk hukum Negara Republik Indonesia dan berlaku untuk seluruh Rakyat Indonesia dan komponen-komponen yang terkait di dalam isi dari UU Nomer 17 Tahun 1997 tersebut.
Advertisement
Advertisment
File di atas adalah Salinan UU Nomer 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang dikeluarkan tahun 199 . File tersebut berformat .zip dokumen yang dapat Anda download secara gratis dan digunakan sesuai kebutuhan. Silakan Anda buka dengan software pembuka .zip file favorit bisa winrar, 7zip dan lainnya. · Anda dapat mengunduh salinan undang-undang kategori Undang-Undang 1997 lainnya di bawah ini :
- UU Nomer 1 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Dili
- UU Nomer 1 Tahun 1997 Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1994/1995
- UU Nomer 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Ii Tulang Bawang Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus
- UU Nomer 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- UU Nomer 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat
- UU Nomer 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
- UU Nomer 6 Tahun 1997 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998
- UU Nomer 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988
- UU Nomer 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan
- UU Nomer 9 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Treaty On The Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Di Asia Tenggara)
- UU Nomer 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran
- UU Nomer 11 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997
- UU Nomer 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987
- UU Nomer 13 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten
- UU Nomer 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek
- UU Nomer 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian
- UU Nomer 16 Tahun 1997 Tentang Statistik
- UU Nomer 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- UU Nomer 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- UU Nomer 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
- UU Nomer 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- UU Nomer 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika
- UU Nomer 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- UU Nomer 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran
- UU Nomer 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan
- UU Nomer 26 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan
- UU Nomer 27 Tahun 1997 Tentang Mobilisasi dan Demobilisasi
- UU Nomer 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- UU Nomer 29 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan
- UU Nomer 30 Tahun 1997 Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1995/1996
- UU Nomer 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
- UU Nomer 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
Kategori Produk Hukum
- Undang-Undang 1945
- Undang-Undang 1946
- Undang-Undang 1947
- Undang-Undang 1948
- Undang-Undang 1949
- Undang-Undang 1950
- Undang-Undang 1951
- Undang-Undang 1952
- Undang-Undang 1953
- Undang-Undang 1954
- Undang-Undang 1955
- Undang-Undang 1956
- Undang-Undang 1957
- Undang-Undang 1958
- Undang-Undang 1959
- Undang-Undang 1960
- Undang-Undang 1961
- Undang-Undang 1962
- Undang-Undang 1963
- Undang-Undang 1964
- Undang-Undang 1965
- Undang-Undang 1966
- Undang-Undang 1967
- Undang-Undang 1968
- Undang-Undang 1969
- Undang-Undang 1970
- Undang-Undang 1971
- Undang-Undang 1972
- Undang-Undang 1973
- Undang-Undang 1974
- Undang-Undang 1975
- Undang-Undang 1976
- Undang-Undang 1977
- Undang-Undang 1978
- Undang-Undang 1979
- Undang-Undang 1980
- Undang-Undang 1981
- Undang-Undang 1982
- Undang-Undang 1983
- Undang-Undang 1984
- Undang-Undang 1985
- Undang-Undang 1986
- Undang-Undang 1987
- Undang-Undang 1988
- Undang-Undang 1989
- Undang-Undang 1990
- Undang-Undang 1991
- Undang-Undang 1992
- Undang-Undang 1993
- Undang-Undang 1994
- Undang-Undang 1995
- Undang-Undang 1996
- Undang-Undang 1997
- Undang-Undang 1998
- Undang-Undang 1999
- Undang-Undang 2000
- Undang-Undang 2001
- Undang-Undang 2002
- Undang-Undang 2003
- Undang-Undang 2004
- Undang-Undang 2005
- Undang-Undang 2006
- Undang-Undang 2007
- Undang-Undang 2008
- Undang-Undang 2009
- Undang-Undang 2010
- Undang-Undang 2011
- Undang-Undang 2012
- Undang-Undang 2013
- Undang-Undang 2014
- Undang-Undang 2015
- Undang-Undang 2016
- UUD
- UU Nomer 2 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1950 Tentang Peraturan Pemberian Pensiun Dan Onderstand Kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat (Lembaran Negara Tahun 1950 No. 28) Sebagaimana Kemudian Telah Diubah/Ditambah, Pun Undang-Undang Darurat
- UU Nomer 4 Tahun 1959 Tentang Pos
- UU Nomer 5 Tahun 1959 Tentang Pengubahan Regeling Van Het Beroep In Belastingzaken
- UU Nomer 6 Tahun 1959 Tentang Penyerahan Tugas-Tugas Pemerintah Pusat Dalam Bidang Pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri Dan Penyerahan Keuangannya, Kepada Pemerintah Daerah
- UU Nomer 7 Tahun 1959 Tentang Peghapusan ‘Peraturan Umum Korban Perang’ Dahulu Disebut ‘Algemene Oorlogsongevallen Regeling’
- UU Nomer 8 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1955 Tentang Pengubahan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1955 Nomor 37), Sebagai Undang-Undang
- UU Nomer 9 Tahun 1959 Tentang Pembebasan R. Soemantri Soerjoadiprojo Dari Kewajiban Untuk Menggantikan Uang
- UU Nomer 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan
- UU Nomer 11 Tahun 1959 Tentang Kedudukan Keuangan Presiden, Wakil Presiden Dan Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden Republik Indonesia
- UU Nomer 12 Tahun 1959 Tentang Kedudukan Keuangan Perdana Menteri, Wakil-Wakil Perdana Menteri, Menteri Dan Menteri Muda Republik Indonesia
Produk Hukum Terbaru
- UU Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah
- UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- UU Nomor 2 Tahun 1946 Tentang Batas Waktu Pajak Kohir Dinyatakan Tidak Berlaku Lagi
- UU Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Warga Negara Dan Penduduk Negara
- UU Nomor 4 Tahun 1946 Tentang Pinjaman Dalam-Negeri Atas Tanggunan Negara Untuk Usaha Pembangunan Negara.
- UU Nomor 5 Tahun 1946 Tentang Penetapan Tarip Pajak Pendapatan Tahun 1946/1947 Dan Tambahan Pajak
- UU Nomor 6 Tahun 1946 Tentang Keadaan Bahaya
- UU Nomor 7 Tahun 1946 Tentang Pengadilan Tentara
- UU Nomor 8 Tahun 1946 Tentang Hukum Acara Pidana Guna Pengadilan Tentara
- UU Nomor 9 Tahun 1946 Tentang Peraturan Untuk Merobah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1946 Tentang Pinjaman Nasional
Tentang Kami
UndangUndang.Net menyediakan koleksi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu), Keputusan Presiden (Kepres), Peraturan Presiden(Perpres), Intruksi Presiden (Inpres), PUU Ratifikasi dan Produk Hukum Republik Indonesia dari Tahun 1945 – sekarang.
Koleksi File UndangUndang.Net bersumber dari situs resmi Pemerintah Indonesia dan berbagai situs di internet. .
