UU Nomer 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
June 9, 2016
UU Nomer 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan adalah merupakan produk hukum Negara Republik Indonesia dan berlaku untuk seluruh Rakyat Indonesia dan komponen-komponen yang terkait di dalam isi dari UU Nomer 7 Tahun 2014 tersebut.
Advertisement
Advertisment
File di atas adalah Salinan UU Nomer 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang dikeluarkan tahun 2014 . File tersebut berformat .zip dokumen yang dapat Anda download secara gratis dan digunakan sesuai kebutuhan. Silakan Anda buka dengan software pembuka .zip file favorit bisa winrar, 7zip dan lainnya. · Anda dapat mengunduh salinan undang-undang kategori Undang-Undang 2014 lainnya di bawah ini :
- UU Nomer 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- UU Nomer 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- UU Nomer 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
- UU Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang
- UU Nomer 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- UU Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- UU Nomer 8 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Korea Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
- UU Nomer 9 Tahun 2014 Tentang
- UU Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir
- UU Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran
- UU Nomer 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014
- UU Nomer 13 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik India
- UU Nomer 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat Di Provinsi Sulawesi Tenggara
- UU Nomer 15 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara
- UU Nomer 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara
- UU Nomer 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- UU Nomer 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa
- UU Nomer 19 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Persetujuan Tentang Kerja Sama Industri Pertahanan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki
- UU Nomer 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
- UU Nomer 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi
- UU Nomer 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
- UU Nomer 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU Nomer 24 Tahun 2014 Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013
- UU Nomer 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer
- UU Nomer 26 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Asean Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas
- UU Nomer 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
- UU Nomer 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- UU Nomer 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan
- UU Nomer 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- UU Nomer 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- UU Nomer 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
- UU Nomer 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- UU Nomer 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji
- UU Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- UU Nomer 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
- UU Nomer 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air
- UU Nomer 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
- UU Nomer 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
- UU Nomer 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
- UU Nomer 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- UU Nomer 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kategori Produk Hukum
- Undang-Undang 1945
- Undang-Undang 1946
- Undang-Undang 1947
- Undang-Undang 1948
- Undang-Undang 1949
- Undang-Undang 1950
- Undang-Undang 1951
- Undang-Undang 1952
- Undang-Undang 1953
- Undang-Undang 1954
- Undang-Undang 1955
- Undang-Undang 1956
- Undang-Undang 1957
- Undang-Undang 1958
- Undang-Undang 1959
- Undang-Undang 1960
- Undang-Undang 1961
- Undang-Undang 1962
- Undang-Undang 1963
- Undang-Undang 1964
- Undang-Undang 1965
- Undang-Undang 1966
- Undang-Undang 1967
- Undang-Undang 1968
- Undang-Undang 1969
- Undang-Undang 1970
- Undang-Undang 1971
- Undang-Undang 1972
- Undang-Undang 1973
- Undang-Undang 1974
- Undang-Undang 1975
- Undang-Undang 1976
- Undang-Undang 1977
- Undang-Undang 1978
- Undang-Undang 1979
- Undang-Undang 1980
- Undang-Undang 1981
- Undang-Undang 1982
- Undang-Undang 1983
- Undang-Undang 1984
- Undang-Undang 1985
- Undang-Undang 1986
- Undang-Undang 1987
- Undang-Undang 1988
- Undang-Undang 1989
- Undang-Undang 1990
- Undang-Undang 1991
- Undang-Undang 1992
- Undang-Undang 1993
- Undang-Undang 1994
- Undang-Undang 1995
- Undang-Undang 1996
- Undang-Undang 1997
- Undang-Undang 1998
- Undang-Undang 1999
- Undang-Undang 2000
- Undang-Undang 2001
- Undang-Undang 2002
- Undang-Undang 2003
- Undang-Undang 2004
- Undang-Undang 2005
- Undang-Undang 2006
- Undang-Undang 2007
- Undang-Undang 2008
- Undang-Undang 2009
- Undang-Undang 2010
- Undang-Undang 2011
- Undang-Undang 2012
- Undang-Undang 2013
- Undang-Undang 2014
- Undang-Undang 2015
- Undang-Undang 2016
- UUD
- UU Nomer 2 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1950 Tentang Peraturan Pemberian Pensiun Dan Onderstand Kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat (Lembaran Negara Tahun 1950 No. 28) Sebagaimana Kemudian Telah Diubah/Ditambah, Pun Undang-Undang Darurat
- UU Nomer 4 Tahun 1959 Tentang Pos
- UU Nomer 5 Tahun 1959 Tentang Pengubahan Regeling Van Het Beroep In Belastingzaken
- UU Nomer 6 Tahun 1959 Tentang Penyerahan Tugas-Tugas Pemerintah Pusat Dalam Bidang Pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri Dan Penyerahan Keuangannya, Kepada Pemerintah Daerah
- UU Nomer 7 Tahun 1959 Tentang Peghapusan ‘Peraturan Umum Korban Perang’ Dahulu Disebut ‘Algemene Oorlogsongevallen Regeling’
- UU Nomer 8 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1955 Tentang Pengubahan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1955 Nomor 37), Sebagai Undang-Undang
- UU Nomer 9 Tahun 1959 Tentang Pembebasan R. Soemantri Soerjoadiprojo Dari Kewajiban Untuk Menggantikan Uang
- UU Nomer 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan
- UU Nomer 11 Tahun 1959 Tentang Kedudukan Keuangan Presiden, Wakil Presiden Dan Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden Republik Indonesia
- UU Nomer 12 Tahun 1959 Tentang Kedudukan Keuangan Perdana Menteri, Wakil-Wakil Perdana Menteri, Menteri Dan Menteri Muda Republik Indonesia
Produk Hukum Terbaru
- UU Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah
- UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- UU Nomor 2 Tahun 1946 Tentang Batas Waktu Pajak Kohir Dinyatakan Tidak Berlaku Lagi
- UU Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Warga Negara Dan Penduduk Negara
- UU Nomor 4 Tahun 1946 Tentang Pinjaman Dalam-Negeri Atas Tanggunan Negara Untuk Usaha Pembangunan Negara.
- UU Nomor 5 Tahun 1946 Tentang Penetapan Tarip Pajak Pendapatan Tahun 1946/1947 Dan Tambahan Pajak
- UU Nomor 6 Tahun 1946 Tentang Keadaan Bahaya
- UU Nomor 7 Tahun 1946 Tentang Pengadilan Tentara
- UU Nomor 8 Tahun 1946 Tentang Hukum Acara Pidana Guna Pengadilan Tentara
- UU Nomor 9 Tahun 1946 Tentang Peraturan Untuk Merobah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1946 Tentang Pinjaman Nasional
Tentang Kami
UndangUndang.Net menyediakan koleksi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu), Keputusan Presiden (Kepres), Peraturan Presiden(Perpres), Intruksi Presiden (Inpres), PUU Ratifikasi dan Produk Hukum Republik Indonesia dari Tahun 1945 – sekarang.
Koleksi File UndangUndang.Net bersumber dari situs resmi Pemerintah Indonesia dan berbagai situs di internet. .
