UU Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Dewan Pertahanan Negara, Peraturan Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara No.5, 7, 8, 9, 11 Dan 16
May 11, 2017
UU Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Dewan Pertahanan Negara, Peraturan Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara No.5, 7, 8, 9, 11 Dan 16 adalah merupakan produk hukum Negara Republik Indonesia dan berlaku untuk seluruh Rakyat Indonesia dan komponen-komponen yang terkait di dalam isi dari UU Nomor 1 Tahun 1947 tersebut.Advertisment
File di atas adalah Salinan UU Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Dewan Pertahanan Negara, Peraturan Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara No.5, 7, 8, 9, 11 Dan 16 yang dikeluarkan tahun 1947 . File tersebut berformat .zip dokumen yang dapat Anda download secara gratis dan digunakan sesuai kebutuhan. Silakan Anda buka dengan software pembuka .zip file favorit bisa winrar, 7zip dan lainnya. · Anda dapat mengunduh salinan undang-undang kategori Undang-Undang 1947 lainnya di bawah ini :
- UU Nomor 2 Tahun 1947 Tentang Dewan Pertahanan Negara, Peraturan Pengesyahan Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 6, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 23, 24, 25 Dan 26
- UU Nomor 3 Tahun 1947 Tentang Pengesyahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1947
- UU Nomor 4 Tahun 1947 Tentang Naturalisasi Johann Jordan
- UU Nomor 5 Tahun 1947 Tentang Naturalisasi Salim Basjir
- UU Nomor 6 Tahun 1947 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara Dan Penduduk Negara Republik Indonesia
- UU Nomor 7 Tahun 1947 Tentang Susunan Dan Kekuasaan Mahkamah Agung Dan Kejaksaan Agung
- UU Nomor 8 Tahun 1947 Tentang Memperpanjang Waktu Untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung Dengan Kewargaan Negara Indonesia
- UU Nomor 9 Tahun 1947 Tentang Naturalisasi Frans Matheas Hesse
- UU Nomor 10 Tahun 1947 Tentang Pencabutan Pasal 31 Ke Ii No.8 Dari Aturan Bea Meterai 1921 (Stbl. 1921 No. 498)
- UU Nomor 11 Tahun 1947 Tentang Mengubah Ordonansi Pajak Potong 1936, Stbl. 1936, No. 671
- UU Nomor 12 Tahun 1947 Tentang Menetapkan “Pajak Radio” Atas Semua Pesawat Penerimaan Radio
- UU Nomor 13 Tahun 1947 Tentang Penetapan Tarip Pajak Pendapatan, Pajak Upah Dan Tambahan Pokok Pajak Tahun Pajak 1947/1948
- UU Nomor 14 Tahun 1947 Tentang Pemungutan Pajak Pembangunan Di Rumah Makan Dan Rumah Penginapan
- UU Nomor 15 Tahun 1947 Tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara
- UU Nomor 16 Tahun 1947 Tentang Pembentukan Haminte-Kota Surakarta
- UU Nomor 17 Tahun 1947 Tentang Pembentukan, Peraturan Tentang Pembentukan Haminte-Kota Yogyakarta
- UU Nomor 18 Tahun 1947 Tentang Peraturan Istimewa Untuk Golongan Buruh Terhadap Penetapan Pajak Pendapatan
- UU Nomor 19 Tahun 1947 Tentang Pembawaan Uang Dan Larangan Tentang Uang Yang Tidak Berlaku Lagi
- UU Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan
- UU Nomor 21 Tahun 1947 Tentang Pemeriksaan Perkara Pidana Diluar Hadir Terdakwa
- UU Nomor 22 Tahun 1947 Tentang Pemindahan Tempat Kedudukan Pengadilan Dan Kejaksaan
- UU Nomor 25 Tahun 1947 Tentang Naturalisasi George Wilhelm August Friedrichs
- UU Nomor 26 Tahun 1947 Tentang Naturalisasi Herman Oscar Gustay Fischer
- UU Nomor 27 Tahun 1947 Tentang Naturalisasi Curt Ulrich Groos
- UU Nomor 28 Tahun 1947 Tentang Peraturan Cukai Atas Tembakau Yang Belum Dikenakan Cukai Menurut Stbl. 1932, No. 517 (Tabaksac Cijnsordonnantie)
- UU Nomor 29 Tahun 1947 Tentang Cukai Minuman Keras
- UU Nomor 30 Tahun 1947 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Negara Dengan Mengeluarkan Promes Negara Menjadi Undang-Undang
- UU Nomor 31 Tahun 1947 Tentang Peraturan Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara
- UU Nomor 32 Tahun 1947 Tentang Memusatkan Segala Urusan Sekolah-Sekolah Lanjutan Negeri Pada Kementerian Pengajaran Pendidikan Dan Kebudayaan
- UU Nomor 33 Tahun 1947 Tentang Pembayaran Ganti Kerugian Ke Pada Buruh Yang Mendapat Kecelakaan Berhubung Dengan Hubungan Kerja
- UU Nomor 34 Tahun 1947 Tentang Menetapkan Berlakunya “Undang-Undang Kecelakaan 1947” Bagi Kecelakaan-Kecelakaan Karena Perang Yang Menimpah Buruh Berhubung Dengan Hubungan Kerja
- UU Nomor 35 Tahun 1947 Tentang Pengesyahan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1947
- UU Nomor 36 Tahun 1947 Tentang Mempercepat Peradilan Pada Pengadilan Tentara
- UU Nomor 37 Tahun 1947 Tentang Peraturan Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara
- UU Nomor 38 Tahun 1947 Tentang Undang-Undang Tentang Undian-Uang Negara
- UU Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No. 167) Dengan Keadaan Sekarang
- UU Nomor 40 Tahun 1947 Tentang Menyesuaikan Peraturan-Peraturan Hukum Disiplin Tentara (Staatsblad 1934, No. 168) Dengan Keadaan Sekarang
- UU Nomor 41 Tahun 1947 Tentang Menyesuaikan Peraturan-Peraturan Tentang Kepenjaraan Tentara (Staatsblad 1934, No. 169 Dan 170) Dengan Keadaan Sekarang
Kategori Produk Hukum
- Undang-Undang 1945
- Undang-Undang 1946
- Undang-Undang 1947
- Undang-Undang 1948
- Undang-Undang 1949
- Undang-Undang 1950
- Undang-Undang 1951
- Undang-Undang 1952
- Undang-Undang 1953
- Undang-Undang 1954
- Undang-Undang 1955
- Undang-Undang 1956
- Undang-Undang 1957
- Undang-Undang 1958
- Undang-Undang 1959
- Undang-Undang 1960
- Undang-Undang 1961
- Undang-Undang 1962
- Undang-Undang 1963
- Undang-Undang 1964
- Undang-Undang 1965
- Undang-Undang 1966
- Undang-Undang 1967
- Undang-Undang 1968
- Undang-Undang 1969
- Undang-Undang 1970
- Undang-Undang 1971
- Undang-Undang 1972
- Undang-Undang 1973
- Undang-Undang 1974
- Undang-Undang 1975
- Undang-Undang 1976
- Undang-Undang 1977
- Undang-Undang 1978
- Undang-Undang 1979
- Undang-Undang 1980
- Undang-Undang 1981
- Undang-Undang 1982
- Undang-Undang 1983
- Undang-Undang 1984
- Undang-Undang 1985
- Undang-Undang 1986
- Undang-Undang 1987
- Undang-Undang 1988
- Undang-Undang 1989
- Undang-Undang 1990
- Undang-Undang 1991
- Undang-Undang 1992
- Undang-Undang 1993
- Undang-Undang 1994
- Undang-Undang 1995
- Undang-Undang 1996
- Undang-Undang 1997
- Undang-Undang 1998
- Undang-Undang 1999
- Undang-Undang 2000
- Undang-Undang 2001
- Undang-Undang 2002
- Undang-Undang 2003
- Undang-Undang 2004
- Undang-Undang 2005
- Undang-Undang 2006
- Undang-Undang 2007
- Undang-Undang 2008
- Undang-Undang 2009
- Undang-Undang 2010
- Undang-Undang 2011
- Undang-Undang 2012
- Undang-Undang 2013
- Undang-Undang 2014
- Undang-Undang 2015
- Undang-Undang 2016
- UUD
- UU Nomer 2 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1950 Tentang Peraturan Pemberian Pensiun Dan Onderstand Kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat (Lembaran Negara Tahun 1950 No. 28) Sebagaimana Kemudian Telah Diubah/Ditambah, Pun Undang-Undang Darurat
- UU Nomer 4 Tahun 1959 Tentang Pos
- UU Nomer 5 Tahun 1959 Tentang Pengubahan Regeling Van Het Beroep In Belastingzaken
- UU Nomer 6 Tahun 1959 Tentang Penyerahan Tugas-Tugas Pemerintah Pusat Dalam Bidang Pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri Dan Penyerahan Keuangannya, Kepada Pemerintah Daerah
- UU Nomer 7 Tahun 1959 Tentang Peghapusan ‘Peraturan Umum Korban Perang’ Dahulu Disebut ‘Algemene Oorlogsongevallen Regeling’
- UU Nomer 8 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1955 Tentang Pengubahan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1955 Nomor 37), Sebagai Undang-Undang
- UU Nomer 9 Tahun 1959 Tentang Pembebasan R. Soemantri Soerjoadiprojo Dari Kewajiban Untuk Menggantikan Uang
- UU Nomer 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan
- UU Nomer 11 Tahun 1959 Tentang Kedudukan Keuangan Presiden, Wakil Presiden Dan Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden Republik Indonesia
- UU Nomer 12 Tahun 1959 Tentang Kedudukan Keuangan Perdana Menteri, Wakil-Wakil Perdana Menteri, Menteri Dan Menteri Muda Republik Indonesia
Produk Hukum Terbaru
- UU Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah
- UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- UU Nomor 2 Tahun 1946 Tentang Batas Waktu Pajak Kohir Dinyatakan Tidak Berlaku Lagi
- UU Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Warga Negara Dan Penduduk Negara
- UU Nomor 4 Tahun 1946 Tentang Pinjaman Dalam-Negeri Atas Tanggunan Negara Untuk Usaha Pembangunan Negara.
- UU Nomor 5 Tahun 1946 Tentang Penetapan Tarip Pajak Pendapatan Tahun 1946/1947 Dan Tambahan Pajak
- UU Nomor 6 Tahun 1946 Tentang Keadaan Bahaya
- UU Nomor 7 Tahun 1946 Tentang Pengadilan Tentara
- UU Nomor 8 Tahun 1946 Tentang Hukum Acara Pidana Guna Pengadilan Tentara
- UU Nomor 9 Tahun 1946 Tentang Peraturan Untuk Merobah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1946 Tentang Pinjaman Nasional
Tentang Kami
UndangUndang.Net menyediakan koleksi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu), Keputusan Presiden (Kepres), Peraturan Presiden(Perpres), Intruksi Presiden (Inpres), PUU Ratifikasi dan Produk Hukum Republik Indonesia dari Tahun 1945 – sekarang.
Koleksi File UndangUndang.Net bersumber dari situs resmi Pemerintah Indonesia dan berbagai situs di internet. .