UU Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
June 24, 2016
UU Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 adalah merupakan produk hukum Negara Republik Indonesia dan berlaku untuk seluruh Rakyat Indonesia dan komponen-komponen yang terkait di dalam isi dari UU Nomor 16 Tahun 2008 tersebut.Advertisment
File di atas adalah Salinan UU Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 yang dikeluarkan tahun 200 . File tersebut berformat .zip dokumen yang dapat Anda download secara gratis dan digunakan sesuai kebutuhan. Silakan Anda buka dengan software pembuka .zip file favorit bisa winrar, 7zip dan lainnya. · Anda dapat mengunduh salinan undang-undang kategori Undang-Undang 2008 lainnya di bawah ini :
- UU Nomor 1 Tahun 2008 Pengesahan Konvensi Ilo No. 185 Mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, 1958
- UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- UU Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah Di Provinsi Papua
- UU Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo Di Provinsi Papua
- UU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya Di Provinsi Papua
- UU Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Nduga Di Provinsi Papua
- UU Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Di Provinsi Papua
- UU Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai Di Provinsi Papua
- UU Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia
- UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
- UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- UU Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
- UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
- UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- UU Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara
- UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
- UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- UU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Di Provinsi Sumatera Utara
- UU Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara Di Provinsi Sumatera UtaraPembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara Di Provinsi Sumatera Utara
- UU Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah Di Provinsi Bengkulu
- UU Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh Di Provinsi Jambi
- UU Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara Di Provinsi Nusa Tenggara Barat
- UU Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sigi Di Provinsi Sulawesi Tengah
- UU Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan
- UU Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Di Provinsi Sulawesi Utara
- UU Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara
- UU Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya Di Provinsi Maluku
- UU Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi Maluku
- UU Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Di Provinsi Kepulauan Riau
- UU Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam
- UU Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang
- UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
- UU Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
- UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara
- UU Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
- UU Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
- UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
- UU Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara
- UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- UU Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara Di Provinsi Sumatera Utara
- UU Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat Di Provinsi Sumatera Utara
- UU Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli Di Provinsi Sumatera Utara
- UU Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu Di Provinsi Lampung
- UU Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji Di Provinsi Lampung
- UU Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat Di Provinsi Lampung
- UU Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten
- UU Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- UU Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai Di Provinsi Maluku Utara
- UU Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Provinsi Papua
- UU Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai Di Provinsi Papua
- UU Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat
Kategori Produk Hukum
- Undang-Undang 1945
- Undang-Undang 1946
- Undang-Undang 1947
- Undang-Undang 1948
- Undang-Undang 1949
- Undang-Undang 1950
- Undang-Undang 1951
- Undang-Undang 1952
- Undang-Undang 1953
- Undang-Undang 1954
- Undang-Undang 1955
- Undang-Undang 1956
- Undang-Undang 1957
- Undang-Undang 1958
- Undang-Undang 1959
- Undang-Undang 1960
- Undang-Undang 1961
- Undang-Undang 1962
- Undang-Undang 1963
- Undang-Undang 1964
- Undang-Undang 1965
- Undang-Undang 1966
- Undang-Undang 1967
- Undang-Undang 1968
- Undang-Undang 1969
- Undang-Undang 1970
- Undang-Undang 1971
- Undang-Undang 1972
- Undang-Undang 1973
- Undang-Undang 1974
- Undang-Undang 1975
- Undang-Undang 1976
- Undang-Undang 1977
- Undang-Undang 1978
- Undang-Undang 1979
- Undang-Undang 1980
- Undang-Undang 1981
- Undang-Undang 1982
- Undang-Undang 1983
- Undang-Undang 1984
- Undang-Undang 1985
- Undang-Undang 1986
- Undang-Undang 1987
- Undang-Undang 1988
- Undang-Undang 1989
- Undang-Undang 1990
- Undang-Undang 1991
- Undang-Undang 1992
- Undang-Undang 1993
- Undang-Undang 1994
- Undang-Undang 1995
- Undang-Undang 1996
- Undang-Undang 1997
- Undang-Undang 1998
- Undang-Undang 1999
- Undang-Undang 2000
- Undang-Undang 2001
- Undang-Undang 2002
- Undang-Undang 2003
- Undang-Undang 2004
- Undang-Undang 2005
- Undang-Undang 2006
- Undang-Undang 2007
- Undang-Undang 2008
- Undang-Undang 2009
- Undang-Undang 2010
- Undang-Undang 2011
- Undang-Undang 2012
- Undang-Undang 2013
- Undang-Undang 2014
- Undang-Undang 2015
- Undang-Undang 2016
- UUD
- UU Nomer 2 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1950 Tentang Peraturan Pemberian Pensiun Dan Onderstand Kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat (Lembaran Negara Tahun 1950 No. 28) Sebagaimana Kemudian Telah Diubah/Ditambah, Pun Undang-Undang Darurat
- UU Nomer 4 Tahun 1959 Tentang Pos
- UU Nomer 5 Tahun 1959 Tentang Pengubahan Regeling Van Het Beroep In Belastingzaken
- UU Nomer 6 Tahun 1959 Tentang Penyerahan Tugas-Tugas Pemerintah Pusat Dalam Bidang Pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri Dan Penyerahan Keuangannya, Kepada Pemerintah Daerah
- UU Nomer 7 Tahun 1959 Tentang Peghapusan ‘Peraturan Umum Korban Perang’ Dahulu Disebut ‘Algemene Oorlogsongevallen Regeling’
- UU Nomer 8 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1955 Tentang Pengubahan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1955 Nomor 37), Sebagai Undang-Undang
- UU Nomer 9 Tahun 1959 Tentang Pembebasan R. Soemantri Soerjoadiprojo Dari Kewajiban Untuk Menggantikan Uang
- UU Nomer 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan
- UU Nomer 11 Tahun 1959 Tentang Kedudukan Keuangan Presiden, Wakil Presiden Dan Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden Republik Indonesia
- UU Nomer 12 Tahun 1959 Tentang Kedudukan Keuangan Perdana Menteri, Wakil-Wakil Perdana Menteri, Menteri Dan Menteri Muda Republik Indonesia
Produk Hukum Terbaru
- UU Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah
- UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- UU Nomor 2 Tahun 1946 Tentang Batas Waktu Pajak Kohir Dinyatakan Tidak Berlaku Lagi
- UU Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Warga Negara Dan Penduduk Negara
- UU Nomor 4 Tahun 1946 Tentang Pinjaman Dalam-Negeri Atas Tanggunan Negara Untuk Usaha Pembangunan Negara.
- UU Nomor 5 Tahun 1946 Tentang Penetapan Tarip Pajak Pendapatan Tahun 1946/1947 Dan Tambahan Pajak
- UU Nomor 6 Tahun 1946 Tentang Keadaan Bahaya
- UU Nomor 7 Tahun 1946 Tentang Pengadilan Tentara
- UU Nomor 8 Tahun 1946 Tentang Hukum Acara Pidana Guna Pengadilan Tentara
- UU Nomor 9 Tahun 1946 Tentang Peraturan Untuk Merobah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1946 Tentang Pinjaman Nasional
Tentang Kami
UndangUndang.Net menyediakan koleksi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu), Keputusan Presiden (Kepres), Peraturan Presiden(Perpres), Intruksi Presiden (Inpres), PUU Ratifikasi dan Produk Hukum Republik Indonesia dari Tahun 1945 – sekarang.
Koleksi File UndangUndang.Net bersumber dari situs resmi Pemerintah Indonesia dan berbagai situs di internet. .