UU Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)
April 15, 2016
UU Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) adalah merupakan produk hukum Negara Republik Indonesia dan berlaku untuk seluruh Rakyat Indonesia dan komponen-komponen yang terkait di dalam isi dari UU Nomor 16 Tahun 2016 tersebut.
Advertisement
Advertisment
File di atas adalah Salinan UU Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) yang dikeluarkan tahun 201 . File tersebut berformat .zip dokumen yang dapat Anda download secara gratis dan digunakan sesuai kebutuhan. Silakan Anda buka dengan software pembuka .zip file favorit bisa winrar, 7zip dan lainnya. · Anda dapat mengunduh salinan undang-undang kategori Undang-Undang 2016 lainnya di bawah ini :
- UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan
- UU Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia Tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan
- UU Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Peningkatan Kerja Sama Antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait
- UU Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat
- UU Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Nota Kesepahaman (Mou) Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman Mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan
- UU Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China Tentang Kerja Sama Aktivitas Dalam Bidang Pertahanan
- UU Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
- UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- UU Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
- UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- UU Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
- UU Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
- UU Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
- UU Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
- UU Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)
- UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2oo2 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
- UU Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Angaran 2017
- UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Ndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
Kategori Produk Hukum
- Undang-Undang 1945
- Undang-Undang 1946
- Undang-Undang 1947
- Undang-Undang 1948
- Undang-Undang 1949
- Undang-Undang 1950
- Undang-Undang 1951
- Undang-Undang 1952
- Undang-Undang 1953
- Undang-Undang 1954
- Undang-Undang 1955
- Undang-Undang 1956
- Undang-Undang 1957
- Undang-Undang 1958
- Undang-Undang 1959
- Undang-Undang 1960
- Undang-Undang 1961
- Undang-Undang 1962
- Undang-Undang 1963
- Undang-Undang 1964
- Undang-Undang 1965
- Undang-Undang 1966
- Undang-Undang 1967
- Undang-Undang 1968
- Undang-Undang 1969
- Undang-Undang 1970
- Undang-Undang 1971
- Undang-Undang 1972
- Undang-Undang 1973
- Undang-Undang 1974
- Undang-Undang 1975
- Undang-Undang 1976
- Undang-Undang 1977
- Undang-Undang 1978
- Undang-Undang 1979
- Undang-Undang 1980
- Undang-Undang 1981
- Undang-Undang 1982
- Undang-Undang 1983
- Undang-Undang 1984
- Undang-Undang 1985
- Undang-Undang 1986
- Undang-Undang 1987
- Undang-Undang 1988
- Undang-Undang 1989
- Undang-Undang 1990
- Undang-Undang 1991
- Undang-Undang 1992
- Undang-Undang 1993
- Undang-Undang 1994
- Undang-Undang 1995
- Undang-Undang 1996
- Undang-Undang 1997
- Undang-Undang 1998
- Undang-Undang 1999
- Undang-Undang 2000
- Undang-Undang 2001
- Undang-Undang 2002
- Undang-Undang 2003
- Undang-Undang 2004
- Undang-Undang 2005
- Undang-Undang 2006
- Undang-Undang 2007
- Undang-Undang 2008
- Undang-Undang 2009
- Undang-Undang 2010
- Undang-Undang 2011
- Undang-Undang 2012
- Undang-Undang 2013
- Undang-Undang 2014
- Undang-Undang 2015
- Undang-Undang 2016
- UUD
- UU Nomer 2 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1950 Tentang Peraturan Pemberian Pensiun Dan Onderstand Kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat (Lembaran Negara Tahun 1950 No. 28) Sebagaimana Kemudian Telah Diubah/Ditambah, Pun Undang-Undang Darurat
- UU Nomer 4 Tahun 1959 Tentang Pos
- UU Nomer 5 Tahun 1959 Tentang Pengubahan Regeling Van Het Beroep In Belastingzaken
- UU Nomer 6 Tahun 1959 Tentang Penyerahan Tugas-Tugas Pemerintah Pusat Dalam Bidang Pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri Dan Penyerahan Keuangannya, Kepada Pemerintah Daerah
- UU Nomer 7 Tahun 1959 Tentang Peghapusan ‘Peraturan Umum Korban Perang’ Dahulu Disebut ‘Algemene Oorlogsongevallen Regeling’
- UU Nomer 8 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1955 Tentang Pengubahan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1955 Nomor 37), Sebagai Undang-Undang
- UU Nomer 9 Tahun 1959 Tentang Pembebasan R. Soemantri Soerjoadiprojo Dari Kewajiban Untuk Menggantikan Uang
- UU Nomer 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan
- UU Nomer 11 Tahun 1959 Tentang Kedudukan Keuangan Presiden, Wakil Presiden Dan Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden Republik Indonesia
- UU Nomer 12 Tahun 1959 Tentang Kedudukan Keuangan Perdana Menteri, Wakil-Wakil Perdana Menteri, Menteri Dan Menteri Muda Republik Indonesia
Produk Hukum Terbaru
- UU Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah
- UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- UU Nomor 2 Tahun 1946 Tentang Batas Waktu Pajak Kohir Dinyatakan Tidak Berlaku Lagi
- UU Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Warga Negara Dan Penduduk Negara
- UU Nomor 4 Tahun 1946 Tentang Pinjaman Dalam-Negeri Atas Tanggunan Negara Untuk Usaha Pembangunan Negara.
- UU Nomor 5 Tahun 1946 Tentang Penetapan Tarip Pajak Pendapatan Tahun 1946/1947 Dan Tambahan Pajak
- UU Nomor 6 Tahun 1946 Tentang Keadaan Bahaya
- UU Nomor 7 Tahun 1946 Tentang Pengadilan Tentara
- UU Nomor 8 Tahun 1946 Tentang Hukum Acara Pidana Guna Pengadilan Tentara
- UU Nomor 9 Tahun 1946 Tentang Peraturan Untuk Merobah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1946 Tentang Pinjaman Nasional
Tentang Kami
UndangUndang.Net menyediakan koleksi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu), Keputusan Presiden (Kepres), Peraturan Presiden(Perpres), Intruksi Presiden (Inpres), PUU Ratifikasi dan Produk Hukum Republik Indonesia dari Tahun 1945 – sekarang.
Koleksi File UndangUndang.Net bersumber dari situs resmi Pemerintah Indonesia dan berbagai situs di internet. .
